FAQ Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Daftar Pertanyaan Seputar Akreditasi LPK

💡 Konten ini gratis buat teman-teman akses dan copy. Hanya dilarang menjadikannya produk sendiri atau dipublikasikan atas nama pihak lain. Terima kasih telah menghargai karya kami 😊

Apa yang dimaksud akreditasi?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 1

Pasal 1

(1)
Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.

Apa yang dimaksud Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 4

Pasal 1

(4)
Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

Apa tujuan dari Akreditasi?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 2 ayat 2

Pasal 2

(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan meningkatkan kredibilitas LPK

Apa akibatnya jika LPK tidak diakreditasi?

+

Sesuai PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 513 ayat 2 hurup b

Pasal 513

(1)
Sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 ayat (1) huruf c diberikan dalam hal Pelaku Usaha:
  1. tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi pelanggaran penghentian sementara; dan/atau
  2. menerima peserta pelatihan untuk program pelatihan kerja selama dikenakan sanksi penghentian sementara.
(2)
Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha dalam hal:
  1. tidak melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;
  2. tidak memenuhi standar mutu usaha pelatihan kerja melalui proses akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyalahgunakan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha pelatihan kerja; dan/atau
  4. menerbitkan sertifikat pelatihan tanpa melakukan pelatihan kerja.

Siapa yang melaksanakan Akreditasi?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 2 ayat 1

Pasal 2

(1)
Akreditasi LPK dilaksanakan oleh LALPK.

Apa itu LALPK?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 4

Pasal 1

(4)
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LALPK adalah lembaga yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Akreditasi

Siapa saja anggota LALPK sekarang?

+

Sesuai Kepmenaker No. 242 Tahun 2024 Tentang Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Tahun 2023-2028

  1. Lispiyatmini Sebagai Ketua merangkap Anggota
  2. Mohammad Ikhsan Saruna Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
  3. Koordinator Bidang Perijinan dan Akreditasi Sebagai Sekretaris merangkap Anggota
  4. Budi Harta Mulyana Sebagai Anggota
  5. Rini Hardwiyanti Sebagai Anggota
  6. Adam Azis Sebagai Anggota
  7. Fuad Hisyamudin Sebagai Anggota
  8. Sobirin Sebagai Anggota
  9. Mesra Betty Yel Sebagai Anggota
  10. Dadang Sebagai Anggota
  11. Khairul Anwar Sebagai Anggota

Apa itu KALPK?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 6

Pasal 1

(6)
Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KALPK adalah komite yang dibentuk oleh LALPK untuk membantu pelaksanaan tugas LALPK.

Siapa itu Asesor Akreditasi?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 10

Pasal 1

(10)
Asesor Akreditasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

Standar apa yang dirujuk untuk akreditasi LPK?

+

Menurut Permenaker No 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 1 ayat 12

Pasal 1

(12)
Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia yang selanjutnya disingkat KMPI adalah kerangka penjaminan mutu pelatihan yang harus dipenuhi LPK agar dapat menawarkan kualifikasi nasional, okupasi, atau klaster unit kompetensi yang disahkan secara nasional.

Bagaimana untuk mengikuti proses akreditasi LPK?

+

Silahkan ikuti proses akreditasi seperti dimenu sebelah kiri, mulai dari
I.1 Persyaratan Pengajuan
I.2 Tahapan Pengajuan
I.3 Pengisian F.01
I.4 Menyiapkan Bukti-Bukti Kecukupan
I.5 Menyiapkan Shared Drive untuk Kekurangan Bukti-Bukti Kecukupan
I.6 Mengoperasikan Software Pengelolaan Akreditasi (SPA) V 2.1.x
I.7 Memonitor dan Memperbaiki Bukti-bukti Kecukupan

Kembali Lanjut